Surat Sekda Provinsi Sumatera Utara Kontroversial di Kalangan Pers dan Pimpinan Perusahaan Pers

INDONESIASATU.CO.ID:

MEDAN - Terkait surat himbauan dari Sekda Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan dan media massa, nomor : 480 / 13416 / 2018 tertanggal 28 Desember 2018 lalu yang saat ini menjadi kontroversial dikalangan jurnalis dan para pimpinan perusahaan pers di Sumatera Utara.

“Saya memandang surat himbauan tersebut meski tidak mengandung unsur pembatasan liputan kepada para awak media, namun bagi saya keputusan Sekda merupakan suatu langkah mundur terhadap kepimpinan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara era Edy Rahmayadi – Musa Rajeck Shah”, ungkap Devis Karmoy selaku Koorwil Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Wilayah Barat Indonesia kepada para wartawan pada Selasa (15 /01 /2018) di kantornya.

Ditambahkan Devis, “Apa lagi surat himbauan tersebut sangat subjektif serta sebagai upaya membatasi ruang publik (melalui jurnalis) untuk mengakses serta mendistribusikan informasi.

Sekretaris DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 itu juga mengatakan bahwa, “Selain itu menurut pandangan saya, himbauan Sekda Provsu juga sangat keliru, karena mengikuti Surat Edaran Dewan Pers. Padahal Dewan Pers bukan lembaga negara serta bukan pula kementerian terkait dengan Pemerintah daerah.”

“Terintervensinya” Sekda Provsu Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, Msi dengan Surat Himbauan Dewan Pers, tentu ini menunjukkan bahwa Sekda gagal menterjemahkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).   Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Index Berita