Putusan Hakim PN Stabat Mencederai Peradilan. Jhon Efendi Purba, "Ketua MA, Segera Copot Ketua PN Stabat"

INDONESIASATU.CO.ID:

Medan

Putusan 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Bambang Sibagariang atas tuduhan melakukan pengrusakan di Perumahan Stabat Asri, Kabupaten Stabat, Sumatera Utara milik seorang developer bernama Teddy, oleh Majelis Hakim dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Stabat H. Agus Suryo, SH, MH sangat sangat mencederai peradailan di Negeri ini.

"Ada apa dengan Hakim Ketua sidang, H. Agus Suryo, SH, MH hanya percaya dengan keterangan saksi korban yang keseluruhannya adalah karyawan (pekerja) pemilik perumahan Stabat Asri Teddy...?", ujar Jhon Efendi Purba selaku kuasa hukum Bambang Sibagariang, didampingi Gustin Purba, SH, Ketua LSM LPRI Sumut, Indra Mingka, kepada wartawan saat melakukan konferensi pers disalah satu warkop di Jln. Gajah Mada Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu (06/03/2019).

Jhon menambahkan, seharusnya Hakim H. Agus Suryo selaku pimpinan sidang perkara 406 dengan terdakwa Bambang Sibagariang, melihat fakta persidangan dan mempelajari keterangan saksi dari korban Teddy, yang mana semua saksi yang dihadirkan adalah karyawan yang makan gaji dengan Teddy.

"Semua keterangan patut diragukan dan harus dikesampingkan karena diduga keterangan Hadi Brata Samudera dan kawan kawannya telah direkayasa agar mengatakan bahwa Bambang Sibagariang menyuruh melakukan pengrusakan sekira bulan Maret 2016 serta menyatukan 2 unit rumah 04 dan 06, yang mengakibatkan kerugian sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena tidak berkordinasi dengan saksi korban Teddy", kata Jhon.

Jhon Efendi Purba yang mendampingi kliennya Bambang Sibagariang dengan tegas menyatakan, "Semua keterangan saksi patut dicurigai (keterangan palsu) dari mulai pemeriksaan di Kepolisian sampai di Kejaksaan, karena tidak didukung alat bukti yang sah dan kuat seperti alat perusak (palu) dan serpihan batu atau kontrak kerja. Yang anehnya lagi, saksi pelaku hanya sebatas saksi, bukan turut serta secara bersama sama. Kalau keterangan saksi benar yang mengatakan bahwa saksi disuruh Bambang Sibagariang. Ada apa dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut dalam perkara ini...?"

"Menurut hemat kami keterangan Hadi Brata Samudera sangat tidak masuk akal dan bisa dinyatakan palsu, yang tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana tidak, seorang pengawas developer yang juga sebagai tangan kanan Teddy (pemilik perumahan Stabat Asri) sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang didapat terdakwa Bambang Sibagariang bahwa, tanggal 24 November 2015 pihak kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Romolo, Charlie dan Rekan Licended Publik Aporaiser No 480/KM.1/2009 ternyata foto foto yang dimiliki terdakwa dan foto foto yang terdapat pada laporan tersebut untuk unit 04 dangan unit 06 telah menyatu, lalu pada Januari 2016 terdakwa melakukan akad kredit dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Jln. Juanda Medan, Sumatera Utara", Tandas Jhon

"Bukti-bukti tersebut terlampir diberikan kepada Hakim Ketua agar menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang dituduhkan kepada terdakwa Bambang Sibagariang, karena berdasarkan alat bukti dan foto foto yang kami berikan bahwa sebelum terjadi akad kredit kepada pihak Bank BTN Syariah untuk rumah 04 dan 06, sudah menyatu terlebih dahulu, jadi sangat tidak logika terdakwa Bambang Sibagariang melakukan pengrusakan atau menyuruh orang melakukan pengrusakan", ungkap Jhon.

Keterangan saksi Hadi Brata dan kawan-kawan dari saksi korban Teddy diragukan. Para saksi tersebut memberi kesaksian tidak didukung alat bukti berupa rekaman percakapan baik itu perjanjian, bukti pembayaran apabila benar terdakwa yang menyuruh para saksi bekerja. Seharusnya para saksi juga ikut menjadi terdakwa. Dengan penuh keheranannya Jhon mengatakan, "Ada apa sebenarnya dengan penyidik polisi, jaksa penuntut dan pengadilan sehingga tanpa alat bukti yang cukup dan hanya berasumsi bisa menjatuhkan pidana. Hal ini sangat mencederai peradilan yang bermatabat yang kita junjung tinggi."

Jhon juga menceritakan bahwa dalam persidangan Saksi dari terdakwa yang bernama Darma yang juga tukang mengerjakan rumah 04 dan 06 dengan jelas memberikan keterangannya bahwa tahun 2915 sekitar bulan September mengerjakan relif pintu penyatuan rumah 04 dan 06 atas peritah pengawas bangunan yaitu Hadi Brata Samudera.

Masih keterangan saksi dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi terdakwa yang bernama Suhemi (pernah menjadi orang kepercayaan saksi korban Teddy) mengatakan kepada Hakim, bahwa setiap perubahan unit diperumahan Stabat Asri wajib diketahui saksi korban Teddy. Suhemi pun tahu bahwa antara rumah 04 dan 06 sudah menyatu lebih dulu sebelum terdakwa melakukan akad kredit. Karena rumah 04 dan 06 merupakan rumah contoh 2 unit rumah yang dijadikan satu dan Suhemi juga tahu perbincangan antara saksi korban Teddy dan terdakwa Bambang ketika ditawarin kredit 2 unit rumah yang sudah menjadi satu dengan cara yang satu disuruh akad kreditnya itu rumah 04 yang 06 kapan-kapan saja bayarnya kata saksi korban Teddy kepada terdakwa Bambang Sibagariang.

"Saya heran dimana Bambang Sibagariang melakukan pengrusakan sedangkan Bambang Sibagariang jarang tinggal di Stabat karena beliau tinggal di Jakarta", ungkap Suhemi ketika memberi keterangan sebagai saksi dipersidangan.

Begitu juga Satpam yang kesehariannya menjaga keamanan di perumahan Stabat Asri, saat memberi kesaksian mengatakan, tidak ada pengrusakan dan rumah sudah menyatu terlebih dahulu sebelum terdakwa Bambang Sibagariang akad kredit.

"Kami heran karena kantor satpam hanya berjarak sekira 12 meter dari unit rumah 04 dan 06 dan saya tidak ada pernah melihat pak Bambang Sibagariang memegang palu atau mengocok semen, karena pak Bambang Sibagariang jarang sekali kami lihat ada di rumah itu, paling kalau pulang 1 bulan sekali dan beliau paling lama 2 hari, kemudian pergi lagi", ungkap saksi terdakwa Herman yang bekerja sebagai satpam di perumahan Stabat Asri.

Jhon juga mengutarakan dalam proses sidang putusan, Hakim anggota I Rifa'i membacakan, dalam permasalahan tersebut bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan. Dalam kesaksiannya bahwa menurut Pasal 185 ayat 6 KUHAP, berbunyi : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain. b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I Rifa'i, SH menilai keterangan saksi Hadi Brata Samudera adalah absurd dan kurang meyakinkan. Hakim anggota Rifa'i, SH saat melihat fakta fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terdakwa maupun korban.

Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas maka Hakim anggota I dengan terbata-bata membacakan kesimpulannya bahwa perbuatan Bambang Sibagariang bukanlah merupakan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1)KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan melepaskan(Ontlag van alle rechtsvervolging) terdakwa dari tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut.

"Bahwa oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya", ungkap Hakim Rifa'i diruang persidangan saat digelarnya sidang putusan Bambang Sibagariang.

Kuasa hukum Bambang Sibagariang keberatan atas putusan yang dijatuhkan terhadap kliennya. Bagaimana pengadilan negeri Stabat ini, sudah jelas mengetahui ada fakta penzoliman dari mulai tingkat penyidik, ke tingkat Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Dalam hal ini kami tidak tinggal diam, kami dan seluruh insan pers di Indonesia meminta "Ketua Makamah Agung (MA) segera mencopot Ketua Pengadilan Negeri Stabat", karena putusan pidana terhadap orang yang tidak bersalah sangat mencederai pengadilan.

"Kalau benar hal yang disangkakan itu benar seorang hakim pidana bukan Hakim Pasif tapi Hakim yang Aktif, kenapa tidak memerintahkan Jaksa untuk memanggil Hadi Brata Samudera dan menangkapnya, karena Hadi Brata Samudera juga turut serta. Tetapi Jaksa dan Hakim hanya menjadikan Hadi Brata Samudera menjadi saksi saja, ada apa ini sebenarnya di pengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara ini", ungkap Jhon Efendi Purba, SH, MH. Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Index Berita