Pemkab. Asahan, Sumut Dinilai Lamban Dalam Menindak Lanjuti SKB Tiga Menteri Terkait ASN Yang Inkracht Tipikor

INDONESIASATU.CO.ID:

Asahan

Pemkab. Asahan dalam hal ini BKD Pemkab. Asahan dinilai lamban dalam memproses dan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tertanggal 13 September 2018, masing-masing nomor 182/6597/SJ, nomor 15 tahun 2018 dan nomor 153/Kep/2018 yang memberikan tenggang waktu hingga Desember 2018 mengenai pengajuan data ASN  (Aparatur Sipil Negara) yang telah inkracht tindak pidana korupsi.

Sebelumnya Mendagri juga telah menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menggantikan surat edaran yang lama Kemendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 (karena seolah olah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural).

Ketika awak media ini akan mempertanyakan permasalahan tersebut kepada Plt. Bupati Asahan H. Surya BSc namun tidak berada di tempat. Ketika dicoba untuk mengkonfirmasi kepada Sekretaris Daerah Kab. Asahan Taufik ZA Siregar juga tidak berada ditempat. Menurut informasi yang didapat dari salah seorang pegawai di ruang ajudan Sekda bahwa Sekda lagi berada di Medan.

Akhirnya awak media ini mencoba menemui Kepala BKD Kab. Asahan, Nazaruddin namun Kepala BKD juga tidak berada ditempat. Awak media ini mencoba menemui Sekretaris BKD Kab. Asahan, namun Sekretaris BKD mengarahkan awak media ini ke Kabid. Pengadaan dan Pemberhentian BKD Asahan, Ardiansyah.

Ketika ditanyai terkait pemberhentian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pemerintahan Kabupaten Asahan yang telah inkracht dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Ardiansyah mengungkapkan bahwa proses telah dilakukan (dimulai) dari sejak Desember 2018 sampai Februari 2019 serta telah diekseminasi dan sudah dinaikkan ke Bupati bulan Februari 2019 yang lalu.

"Proses telah dilakukan (dimulai) dari sejak Desember 2018 sampai Februari 2019. Telah diekseminasi dan sudah dinaikkan ke Bupati bulan Februari 2019 yang lalu", ungkap Ardiansyah kepada indonesiasatu.co.id ketika ditemui di ruang kerjanya pada hari Selasa (14/05/2019).

Ardiansyah juga menambahkan bahwa sekarang ini menunggu bupati definitif karena bupati Asahan Taufan Gama Simatupang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, jadi harus menunggu sampai wakil bupati H. Surya BSc dilantik menjadi bupati Asahan yang definitif.

"Yah...sekarang ini menunggu bupati definitif karena bupati Asahan Taufan Gama Simatupang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, jadi harus menunggu sampai wakil bupati H. Surya BSc yang sekarang ini Plt Bupati Asahan dilantik menjadi bupati Asahan yang definitif", ujar Ardiansyah.

Ketika awak media ini mempertanyakan berapa jumlah ASN dan beserta nama nama yang diajukan kepada Bupati, Ardiansyah tidak berkenan untuk mengungkapkannya.

"Bang, kami tak mungkin menyebutkan berapa jumlah dan nama namanya karena itu rahasia. Kamipun menyampaikannya melalui surat kepada orangnya bukan kami umumkan ke publik", tandas Ardiansyah. Edward Banjarnahor.

  • Whatsapp

Index Berita