Minta Uang Untuk Urus Surat Tanah , Polres Asahan, Sumut OTT Oknum Desa

INDONESIASATU.CO.ID:

Asahan

Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu, SIK, MH, pada hari Sabtu (11/05/2019) di Mapolres Asahan, Sumatera Utara menggelar konfrensi Pers terkait keberhasilan Polres Asahan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua perangkat Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Dalam keterangan persnya Kapolres Asahan mengatakan, kedua tersangka adalah Kepala Dusun XII Desa Pematang Sei Baru, dan Kepala Desa Pematang Sei Baru Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Ia juga mengungkapkan, bahwa tim Reskrim Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka karena diduga melakukan pengutipan liar (pungli) dalam pengurusan surat tanah di Desa tersebut.

Mantan Kapolres Nias Selatan ini juga menuturkan bahwa, "kedua tersangka sudah diamankan ke Mapolres Asahan dan akan kami lakukan pendalaman terhadap kasus mereka, dan selanjutnya kasus ini akan dikembangkan oleh pihak penyidik Polres Asahan”, Tegas Faisal didampingi Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja, SiK.

Dalam kesempatan tersebut, Kasatreskrim Polres Asahan, AKP Ricky Paripurna Atmaja didampingi Kanit Tipikor, Iptu Agus Setiawan menambahkan, bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut adalah berkat adanya informasi dari masyarakat yang sebelumnya melaporkan ke Polisi.

"Selanjutnya kami langsung membentuk tim untuk mengungkap kasus tersebut, selanjutnya Tim Polres Asahan langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penindakan terhadap kedua tersangka, setelah tersangka bertransaksi kami langsung meringkusnya", Sebut Kasat.

Masih kata AKP Ricky, AHM meminta uang sebesar 5 juta rupiah kepada korban Indra Susanto yang sedang mengurus surat tanah atas nama pemilik Sultoni pada pada hari Jumat (10/05/2019) kemarin.

"Pelaku AHM mengaku diperintah oleh HP kalau uang tersebut tidak diberikan, maka surat tanah tersebut tidak akan diberi ke korban. Jadi barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp 5 juta rupiah, handphone, surat keterangan tanah dan kwitansi. Semuanya sudah lengkap, makanya statusnya naik jadi tersangka", ucap Ricky.

Kasat Reskrim juga menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka, mereka diduga menggunakan modus menghambat dan tidak akan memproses surat keterangan tanah apabila tidak diberikan uang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut, Polisi menjerat dengan pasal 368 KUHP atau pasal 12 Huruf e UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Index Berita