Mahkamah Agung Diminta Segera Mencopot Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara Agus Suryo, SH, MH

INDONESIASATU.CO.ID:

Stabat

Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI. Kabupaten Langkat Nasir Sinulingga, SH merasa sangat kecewa mendengar keputusan terhadap Ketua LI-TPK-ANRI, Bambang S, SH dalam perkara dugaan pengrusakan rumah yang berada di Perumahan Stabat Asri, Kab. Stabat, Sumatera Utara.

Hal tersebut diungkapkan Nasir, SH saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan pada hari Selasa (05/03/2019) usai mengikuti jalannya persidangan di PN Stabat, Sumatera Utara, bahwa ada kejanggalan dalam keputusan yang dijatuhkan pada persidangan terhadap tersangka Bambang S yang dituduh telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Teddy yang juga Develover Perumahan Stabat Asri.

"Kami melihat ada kejanggalan dalam keputusan yang dijatuhkan terhadap tersangka Bambang S yang dituduh melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Teddy yang bertindak sebagai Develover Perumahan Stabat Asri", ujar Nasir.

Tambah Nasir, "Dengan jelas kami menilai ada diskriminasi yang dari mulai tingkat penyidikan sampai ke Kejaksaan. Dari proses penyidikan selama 11 bulan baru dilimpahkan ke Kejaksaan. Anehnya, Jaksa hanya menerima berkas tanpa barang bukti seperti yang dituduhkan melakukan pengrusakan (pasal 406) yang mana seharusnya barang bukti berupa palu dan serpihan juga disertakan (dihadirkan) jika benar terjadi pengrusakan (setidaknya ada 2 alat bukti), tapi ini tidak ada samasekali."

Nasir menceritakan kronologisnya, berawal dari Bambang Sibagariang yang ditawarin rumah contoh type Seratus Plus (dua rumah menjadi satu) oleh korban Teddy kepada terdakwa Bambang Sibagariang, dengan cara akat kredit dilakukan hanya untuk satu rumah saja (rumah 04), rumah yang satu lagi (rumah 06) dikatakan Teddy kapan-kapan saja bayarnya, karena tadinya antara Teddy dan terdakwa berteman baik sehingga terdakwa tertarik mengambil rumah tersebut dan melakukan akad kredit ke Bank BTN Syariah.

Disaat terdakwa (Bambang S) sedang menyiapkan surat-surat perlengkapan akad kredit, sembari rumahpun dikerjakan oleh pihak perumahan sejak bulan September 2015 yang sama sekali terdakwa tidak tahu bagaimana cara menyatukan antara rumah 04 dan 06 menjadi satu. Yang jelas terdakwa menempati rumah tersebut sudah begitu adanya, 2 (dua) rumah menjadi satu.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2016, pihak Bank BTN Syariah menyetujui terdakwa melakukan akad kredit setelah tim Bank BTN Syariah pada tanggal 24 November 2015 melakukan survei, yang mana rumah 04 dan 06 sudah menyatu dan sudah memiliki pintu penghubung.

Namun sekira bulan Agustus tahun 2017 Bambang Sibagariang dilaporkan atas pengrusakan penyatuan rumah 04 dan 06. "Bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan padahal bulan September 2015 rumah sudah menyatu sebelum terjadi akat kredit. Jadi dimana dan bagaimana terdakwa melakukan pengrusakan...?", ujar Nasir

Ketika Hakim Ketua Agus Suryo, SH, MH didampingi hakim Rivai, SH dan hakim Safwan Siregar membacakan tuntutan namun tidak melihat kronologis kejadian yang sebenarnya. "Apakah mungkin sebelum akat kredit seorang calon nasabah bisa melakukan perbaikan atau seperti yang disangkakan kepada tersangka Bambang S...?", kata Nasir heran.

Hal ini sangat-sangat tidak masuk akal, "Bagaimana seseorang yang belum ada hubungan dan ikatan perjanjiannya bisa melakukan perubahan bangunan ataupun pengrusakan jika benar itu yang dituduhkan terhadap tersangka Bambang Sibagariang, kenapa tidak pada saat pengrusakan itu saja dilaporkan. Kenapa harus tahun 2017 dilaporkan kenapa tidak tahun 2016...?", ungkapnya lagi.

"Anehnya lagi, yang menjadi saksi hanya karnyawannya saja, yang makan gaji dari pihak Depelover, tapi tidak melibatkan tetangga kiri dan kanan rumah, tidak memanggil kepling, oleh penyidik karena memang tidak ada pengrusakan", ucap Nasir Sinulingga SH dengan nada geram.

Nasir mengungkapkan bahwa pihaknya meminta Mahkamah Agung segera mencopot Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara Agus Suryo, SH, MH dan mereka juga tidak akan tinggal diam dan akan segera membuat laporan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar Hakim Agus Suryo tidak menjatuhkan hukuman (memvonis) dengan semena-mena terhadap orang yang tak bersalah. Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Index Berita