Kadis DPUPR Propinsi Banten Diminta Bertanggung Jawab Perihal Relokasi Kegiatan Peningkatan Jalan Mengger - Mandalawangi

indonesiasatu, 22 Jul 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Pandeglang, - Koalisi Masyarakat Pandeglang Anti Korupsi (KAMPAK), yang bersekretariat di Kabupaten Pandeglang, Banten menyoal perihal relokasi proyek peningkatan ruas jaln Mengger - Mandalawangi yang lokasi kegiatannya dialihkan ke ruas jalan Jiput - Caringin Kabupaten Pandeglang.

Kepada indonesiasatu.co.id Yudi yang mengaku salah seorang Pengurus KAMPAK, Rabu (17/7/2019) mengkritisi relokasi kegiatan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Banten senilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rp.27.458.535.000,- sebagai pemenang lelang PT Jasa Kontruksi Internusa beralamat Jln Sulawesi Blok MD No 11 Rt 09/08 sektor XIV-6 BSD Kota Tanggerang Selatan, memenangkan pekerjaan itu dengan nilai Rp.24.712.684.200,-

Menurut Yudi, relokasi kegiatan itu diduga tidak melalui mekanisme aturan dan prosedural, bahkan tanpa melalui persetujuan DPRD provinsi banten.

"Proyek itu dipindah lokasikan ke tempat lain, tindakan tersebut jelas melawan hukum dan ini ancamannya pidana, karena melanggar Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan DPRD provinsi banten", jelas Yudi
      
Kembali dikatakan Yudi, pemindahan lokasi kegiatan tersebut ke ruas jalan Jiput -Caringin itu tidak terdaftar dalam judul lelang, bahkan tidak pernah di anggarkan peruntukan pembangunannya. Dan Pemindahan lokasi ini diketahui bahkan disetujui oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran (PA).

"Dalam hal ini kami dari KAMPAK mengecam tindakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten diduga telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan", imbuhnya seraya meminta kepala dinas tersebut untuk bertanggung jawab.

Hal senada disampaikan aktivis lokal, Adit Sama, yang menilai pemindahan lokasi proyek oleh Dinas PUPR Provinsi Banten adalah sebuah tindakan pidana serius yang dapat mencederai lembaga perwakilan rakyat. Dia pun menuntut kepala dinas PUPR Provinsi Banten dapat menyelesaikan permasalahan itu karena selain melanggar aturan relokasi itu juga dinilai merugikan masyarakat.

"KAMPAK akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera memanggil para pihak yang terkait, karena kasus pemindahan lokasi proyek ini pun mendapat sorotan tajam dari para ulama dan tokoh masyarakat", ungkap Adit

Sementara indonesiasatu.co.id menemui Kepala UPT DPUPR Propinsi Banten, Agus Mufariq ST,MSi yang berkantor di Jln Raya Cikoneng, Pandeglang. Namun yang bersangkutan tidak ada di kantornya dan hanya bisa ditemui oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Taudin Anwar ST MT, Jumat (19/7/2019).

Kepada indonesiasatu.co.id Anwar menjelaskan perihal aduan atau laporan berupa surat dari KAMPAK mempertanyakan relokasi kegiatan pekerjaan ruas jalan Jiput-Caringin, pihaknya mengapresiasi, namun kata Anwar alangkah baiknya surat itu ditujukan langsung ke Dinas PUPR Propinsi Banten yang berkantor di Komplek Perkantoran KP3B Serang, Banten. (dhank)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu