Dishub Sumut Harus Tutup PT. TPI Karena Tidak Memiliki Izin Angkutan Sewa Khusus dan Telah Lakukan Diskriminasi Sosial

INDONESIASATU.CO.ID:

MEDAN - Ratusan Driver Online Mandiri melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jln. Diponegoro, Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin (25/02/2019) menuntut agar PT. TPI secepatnya ditutup oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang sudah disepakati pada hari Rabu (11/02/2019) (aksi pertama) lalu bahwa PT. TPI dinyatakan illegal (hal ini sudah diketahui oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi) karena tidak memiliki izin dan harus ditutup.

Aksi lanjutan ini menindaklanjuti tuntutan aksi pertama yang mana permasalahan yang dibicarakan bahwa : 1. PT. GRAB bekerjasama dengan mitra PT. TPI. 2. PT. GRAB telah bekerjasama dengan PT. TPI yang tidak memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) sesuai Peraturan Menteri No. 118 Tahun 2018, di Sumatera Utara tahun 2017. 3. PT. GRAB memberikan fasilitas orderan prioritas kepada mitra PT. TPI sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap mitra lainnya. 4. Pihak aplikator mengajukan penambahan kuota guna memenuhi keseimbangan supply dan demand.

Dalam pertemuan pertama tersebut didapat kesimpulan bahwa : 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 118 Tahun 2018, pihak aplikator hanya bekerjasama dengan badan hukum yang telah memiliki Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Sumatera Utara. 2. Pihak PT. GRAB sebagai aplikator diminta untuk menerapkan aplikasi yang tidak menimbulkan diskriminasi, terhitung tanggal 13 Februari 2019.

Tuntutan harus ditutupnya PT. TPI tersebut oleh driver online karena PT. TPI diduga tidak memiliki Izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan hanya memiliki Izin rental. Ini sudah jelas melanggar Peraturan Menteri Perhubungan No 118 tahun 2018 yang disyahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tgl 19 Desember 2018.

Ketua aksi, Rahmad saat ditemui awak media indonesiasatu.co.id mengatakan, "Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Utara sudah menyatakan bahwa PT. TPI adalah illegal dan harus ditutup karena tidak memiliki izin, yaitu izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan telah berdiri sejak 2017. Dan hal tersebut telah menimbulkan diskriminasi sosial. Dalam hal ini PT. GRAB telah berpihak kepada PT. TPI padahal PT TPI tidak memiliki izin sampai sekarang. Kami menduga Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Utara terindikasi tidak pro aktif."

Meski pendapat pengawalan dari pihak Kepolisian, sekira pukul 12.00 - 13.30 WIB para pendemo sempat melakukan sweeping disekitar kantor Gubsu sampai ke pintu keluar Sun Plaza. Sweeping ini dilakukan karena diduga masih banyak para driver online (bukan Go Car) tidak mau bergabung untuk melakukan aksi, namun masih beroperasi dan menerima orderan.

Terlihat dalam aksi sweeping tersebut para pendemo sesekali mendapat perlawanan dari driver lainnya yang tak berkenan untuk bergabung, tapi karena driver tersebut mendapat perlawanan dari pendemo yang jumlah massanya sangat banyak, akhirnya driver tersebut menyerah dan bergabung ke para pendemo.

Sampai pukul 15.25 WIB, Gubernur Sumatera Utara belum juga terlihat hadir untuk menerima para pendemo. Menurut informasi bahwa Gubernur Sumut masih berada di Kantor DPRD Prov. Sumatera Utara. Namun semangat para pendemo tidak kendor meskipun cuaca terlihat mulai tidak bersahabat (mendung).

Sekira pukul 16.00 WIB, didapat kabar bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak bisa hadir menemui para pendemo karena ada halangan, namun diberi kesempatan kepada 10 orang perwakilan pendemo, yaitu Kuni, Iskandar, Abdul Gani, Musa Tarigan, Rahmad (Ketua Aksi), Nando, Ari Harahap, Adi SS, Heksa dan Fauza, untuk menyampaikan aspirasinya dirumah Gubenur Sumut di Jln. Amal, Medan, Sumatera Utara sekira pukul 19.00 WIB. (Edward Banjarnahor)

  • Whatsapp

Index Berita