Aksi OJOL Di DPRD Sumut, "Menteri Harus Segera Terbitkan Peraturan Terkait OJOL Roda Dua"

INDONESIASATU.CO.ID:

Medan 

Mencermati kondisi dan situasi yang dialami pengemudi online roda dua di Sumatera Utara, ratusan OJOL roda dua yang tergabung pada aksi damai nasional #123 yang terdiri dari beberapa organisasi / komunitas yang ada, melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan diluar Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa (12/03/2019) sekira pukul 11.00 WIB.

Dalam aksinya yang dikordinir Kordinator Lapangan (Korlap) Joko Pitoyo, mendesak wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Sumut yang membidangi Hukum agar segera mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk membahas masalah hukum dan membawakan permasalahan ini ke Menteri agar Menteri menerbitkan peraturan ataupun ketetapan mengenai OJOL (Ojek Online) roda dua.

Joko Pitoyo juga memaparkan bahwa menyikapi aturan yang jelas memayungi Transportasi Daring (Online) roda dua yang sempat digagas Kemenhub RI melalui Dirjen Perhubungan Angkutan Darat yang sempat mensosialisasikan RPM (Rancangan Peraturan Menteri) yang menyangkut sepeda motor untuk kepentingan masyarakat maka melalui aksi ini mendesak DPRD agar segera mempertanyakan proses dan mendesak segera diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut.

Ditambahkannya, bahwa menyikapi adanya persaingan usaha dan eksploitasi yang semakin masif oleh para aplikator yang hanya akan menyisahkan penderitaan bagi pengemudi, tergerusnya kesejahteraan karena semakin tidak berpenghasilan layak.

"Maka kami menuntut segera agar DPRD Provinsi Sumut dan Pemerintah segera mengambil pengawasan dan kebijakan demi melindungi para driver yang notabene adalah rakyat Sumatera Utara yang memiliki hak untuk dilindungi dan diperhatikan", ujar Joko Pitoyo yang juga menjabat sebagai Ketua FoSDOR2-MS (Forum Solidaritas Driver Online Roda 2 - Medan Sekitarnya) didampingi Sekretaris Umum Faisal R. Nasution.

Berselang beberapa waktu aksi berlangsung, akhirnya tiga orang anggota DPRD Provinsi Sumut menemui para pengunjuk rasa. Dalam kesempatan tersebut H. Mohd. Nezar Djoeli, ST dari Fraksi NASDEM (Komisi A), didampingi H. Syamsul Bahri Batu Bara, SH dari Fraksi GOLKAR dan H. Syahmidun Saragih, S.Sos dari Fraksi GOLKAR (Komisi E), mengungkapkan bahwa sudah pernah beberapa kali memasukkan surat pertemuan dari utusan OJOL, FoSDOR2-MS dan dari beberapa transportasi online lainnya dengan Komisi A, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E.

Nezar mengatakan, melihat kehadiran para pendemo dari OJOL pada intinya mempertegas Rancangan Peraturan Menteri yang menyangkut sepeda motor. "Dengan ini kami meminta kepada Dinas Perhubungan Sumut melalui Gubernur Sumut agar mempertanyakan apa yang menjadi rencana peraturan Menteri yang tidak keluar keluar ini sehingga ini akan menyebabkan kekisruhan bagi masyarakat di Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Medan", ujar Nezar dihadapan sekira 500 pendemo.

Nezar yang juga dipercayakan sebagai Badan Pembuatan Peraturan Daerah menambahkan, "saya didampingi pak H. Syamsul Bahri Batu Bara, SH dan H. Syahmidun Saragih akan mempercepat proses tersebut. Ini akan kita buat tetapi dalam menerbitkan sebuah perda itu kita harus mempunyai cantolan diatasnya, kalau tidak Undang Undang, peraturan Menteri, dan lain sebagainya sehingga dapatlah lahirnya sebuah Perda."

Kalau tidak kita desak Peraturan Menteri ini keluar, maka cita cita tidak bisa sampai apa yang seperti kawan kawan semua inginkan.

"Nah, untuk itu melalui pertemuan ini saya minta kepada Dinas Perhubungan Sumut terkhususnya kepada ibu Rospita selaku Humas DPRD Sumut tolong difaxkan kepada Kementrian Perhubungan, pertanyakan mengenai rencana rencana yang sudah mereka lontarkan namun tidak berjalan, jangan ada kekisruhan menjelang pemilihan Presiden yang akan kita sambut nanti dalam pesta demokrasi 17 April 2019 ini", ungkap Nezar.

"Untuk itu yang pertama kita desak Kementerian melalui DPR, yang kedua tolong juga difaxkan ke Dinas Perhubungan Sumut tembuskan ke Pak Gubernur agar Pak Gubernur ini tahu bahwasannya persoalan di Sumatera Utara tidak kunjung selesai ini akibat adanya regulasi Pemerintah yang tumpang tindih yang menyebabkan rakyat rakyat ini sekarang perlu mendapat perhatian khusus", Tandas Nezar.

Akhirnya Nezar menerima dan menandatangani surat perihal Aspirasi dari pendemo.

Dipenghujung aksi, Joko Pitoyo menegaskan bahwa apabila Peraturan Menteri tidak juga diterbitkan, maka pada tgl 27 Maret 2019 akan dilakukan aksi Nasional secara serentak. Sebelum pendemo membubarkan diri, aksi ditutup dengan doa yang dibawakan Joko Pitoyo. Edward Banjarnahor

  • Whatsapp

Index Berita